UU Pesantren yang terbit tahun 2019 menyisakan pertanyaan dan perbincangan, terutama mengenai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Penulis membahas bagaimana berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas pesantren dan ormas keagamaan, berpartisipasi dalam pembentukan regulasi ini.

Buku ini juga menyoroti pentingnya partisipasi politik dalam perumusan kebijakan pendidikan, serta potensi politisasi pendidikan jika kepentingan berbagai pihak tidak terakomodasi dengan baik. Penulis mengkritisi UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik dan mengabaikan penguatan demokrasi.

Selain itu, buku ini juga membahas perlunya reformulasi politik pendidikan pesantren agar pesantren tetap memiliki daya tahan setelah adanya UU Pesantren. Reformulasi ini mencakup aspek ideologis, pembelajaran, kurikulum, evaluasi, dan manajemen.